Direktur Executive Goverment Against Corruption & Discrimination (GACD) Andar M Situmorang, SH, ML, Selestinus A OLA, SH (Direktue GACD), dan Andrianus Parulian Sihite, SH (Wkl Direktur GACD) resmi menggugat TUN terhadap Presiden Republik Indonesia atas dikeluarkannya KTUN, Keputusan Presiden RI Nomor 22/G/Th. 2012 tanggal 15 Mei 2012.
GACD dalam melakukan gugatannya, menurut Andar bahwa obyek sengketa adalah terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap harus menjelaskan pemberian grasi kepada Ratu Mariyuana Schapelle Corby. Langkah ini untuk memupuskan kecurigaan semua pihak, ujar Andar.
Gugatan tersebut ditujukan agar keadilan tentang proses hukum di negara ini terpenuhi dengan sebenarnya.
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara pasal 53 ayat 1.2, harus dengan alasan konkrit.
Menurut Andar, hukukm dinegara ini selalu menjungjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, kewajaran dan norma hukum.
Penting diperhatikan, rasa keadilan di NKRI harus lebih diperhatikan, mengingat rasa keadilan di mata masyarakat tidak menjadi suatu kecurigaan yang berkepanjangan.
Sebelumnya Duta Besar Australia, David Angel, menyatakan, bahwa negaranya tidak ikut campur dalam pemberian grasi (pengurangan hukuman) terhadap terpidana narkotika Schapelle Corby oleh pemerintah Indonesia. Hal itu disampaikan David Angel saat bertemu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
“Pernyataan Pejabat Dubes Australia seolah ingin membantah adanya kepentingan Australia atas pemberian grasi Corby dan karenanya tidak ada kepentingan besar dari Indonesia yang diluluskan oleh Australia,” kata Hikmahanto.
Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesan Pemerintah Australia memiliki kesepakatan dengan pemerintah Indonesia sebagaimana yang dijadikan argumentasi selama ini oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sikap pemerintah Australia, katanya, dapat dipahami, karena Australia seperti Indonesia merupakan negara peserta Konvensi PBB 1988 terkait Larangan terhadap Perdagangan Narkotika yang menganggap perdagangan narkotika sebagai suatu kejahatan serius.
Oleh karenanya mereka memahami jika Corby tidak diberikan grasi. “Adapun yang diperjuangkan sejak awal oleh pemerintah Australia sebenarnya bukan grasi, melainkan kemungkinan Corby menjalani sisa masa hukuman di Australia,” kata Hikmahanto.
Yang menjadi pertanyaan adalah alasan Presiden begitu baik hati memberikan grasi kepada Corby. Keputusan itu memberi kesan tidak konsistennya pemerintah terhadap kebijakannya sendiri dalam memberantas narkoba. “Di sinilah Presiden perlu memberi penjelasan secara terang benderang,” katanya.
Presiden, kata dia, harus berempati kepada rakyatnya sendiri agar rasa keadilan mereka tidak dicederai dengan pemberian grasi kepada Corby tanpa dasar dan kepentingan yang kuat. (mst/jh)
