Jakarta, Warta Otonomi
Lurah Warakas, Mulyadi dituding melakukan tindakan yang tidak beradab dengan memotong dana operasional (OP) Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada diwilayahnya. Pasalnya, dana OP tersebut dialokasikan untuk membantu kegiatan RT/RW agar dapat lebih giat dalam memberikan pelayanan kepada warganya. Sumber Warta Otonomi menyebutkan, pemotongan dilakukan Lurah setiap dana OP RT/RW turun. Seperti yang terjadi menjelang lebaran lalu, Lurah melakukan pemotongan sebesar Rp.100.000 hingga Rp.200.000 per RT/RW.
Ketua Umum LSM Satria Bangsa, Solo Gurning, di Jakarta, pekan lalu mengatakan, tindakan Mulyadi sudah tidak dapat ditelorir lagi karena tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. “Dana OP RT/RW itu jika bisa dibilang sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan RT/RW melakukan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada warganya. Namun, jika dana yang kecil itu masih juga dipotong, maka tindakan Lurah sama dengan tindakan yang tidak beradab. Padahal sejatinya, Lurah harunya berusaha untuk lebih mengoptimalkan kinerja RT/RW kepada warganya dengan menambah anggaran OP tersebut, bukan malah memotongnya,” kata dia.
Gurning meminta Walikota Jakarta Utara, Bambang Sugiyono, segera mengambil sikap dalam masalah ini. Karena jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan meresahkan RT/RW yang juga akan berpengaruh kepada kinerja mereka. Sementara sejatinya RT/RW adalah ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat. “Kalau mereka resah dan malas-malasan dalam melayani warganya sudah barang tentu kinerja mereka tidak akan optimal. Untuk itu hal ini perlu seceptanya disikapi. Walikota harus segera mencopot Lurah Warakas meski dia baru saja dilantik. Kalau kinerjanya buruk harus diganti,” jelasnya. Nang
Tidak ada komentar:
Posting Komentar